persyaratan pembuatan SKBD TNI

persyaratan pembuatan skbd

Persyaratan yg dibutuhkan utk membuat skbd sebagai salah 1 persyaratan utk menikah (khususnya bagi yg caminya dr profesi militer + police) adalah:

1. Surat pengantar dari RT dan RW

2. Surat keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI dari desa/kelurahan diketahui camat, danramil dan kapolsek setempat.
Suket dari desa/kelurahan, yaitu suket bagi ortu (bpk/wali dan ibu) calis + calis tp nti dibuat dlm 1 lembar surat (jd bukan masing2) dan ditempel foto masing2 ortu + calis dg ukuran 2 cm x 3 cm berwarna.
Biaya: seridhonya.

3. Kalau udah ditandatangani kades/lurah dan dicap lalu fotokopi sebanyak 5 lembar dan bawa ke kecamatan utk dibubuhi ttd camat + cap kecamatan.
Biaya: seridhonya.

4. Dari kecamatan, baru ke koramil. Siapkan pas foto bpk/wali, ibu, dan calis masing-masing ukuran 4 cm x 3 cm berwarna dan fotokopi ktp bpk/wali, ibu dan calis masing-masing 1 rangkap. Nanti ada 2 jenis formulir yg mesti dicopy masing-masing 2 rangkap oleh qta sendiri, lalu yg 1 rangkap diisi oleh ibu qta. Jd heran, yg 2 rangkap tu utk apa dunks? Masa qta cuma fotokopiin doang?
Biaya: seridhonya.

5. Dari koramil berkas skbd telah ditandatangani danramil dan terdapat surat dr anramil yg hrs disampaikan kpd pasi intel kodim.
Biaya: seridhonya

6. Berkas skbd ditandatangani oleh kapolsek
Biaya: 20 ribu

7. Surat dari danramil disampaikan kpd pasi intel kodim sedangkan surat dari danyon cami disampaikan kpd dandim. Di kodim, terdapat berkas litsus yg pertanyaan2nya hampir sama dg berkas litsus di koramil, hanya saja yg dilitsus di kodim adalah bpk calis. Berhubung bpk revi udah almarhum jd byk pertanyaan yg gak perlu diisi.

8. Hasil dari kodim, yaitu terdapat surat yg hrs disampaikan kpd danyon cami.
Biaya: tidak ada

Ada catatan menarik dari tiap fase yg telah kualami. Coba perhatikan, ada persyaratan sejenis yg mestinya bs dilakukan bersamaan seperti: surat pengantar dari RT dan diketahui RW. Tp, tidak ada 1 pun pihak baik itu RT, RW, kelurahan dan kecamatan yg memberi tau atau setidaknya mengingatkan bhw dlm surat pengantar itu semestinya ditulis: untuk pembuatan skck dan skbd (melengkapi persyaratan utk nikah). Jd, aku gak perlu bolak-balik ke kelurahan n kecamatan. Blm lg, biaya yg tdk pasti. Hmmm..

Kontras dg wkt aku ke polsek. Disana diterangkan n diingetin bahwa klo bpk sudah tdk ada, wali lah yg harus membuat skck. Tp pihak pemdanya malah gak ngingetin sama sekali. Biaya pembuatan skck di polsek n polres sudah jelas sedangkan di pemda berlaku seridhonya. Duh kebyg gak klo waliku tinggalnya jauh or sibuk banget tp ternyata hrs bolak-balik kyk gt? Bs2 urusanku g bakal cpt beres.

Blm lg, wkt aku dtg ke koramil, danramil ada di tempat. Tp selang 1 jam kemudian, sudah tdk di tempat, padahal disna kami cuma butuh tanda tangannya, lgpula wkt kami dtg jg sempet ngobrol2 dg beliau. Alhasil, aku mesti dtg lg keesokan harinya kesana. Padahal, dg kemarin aku udah ijin 2 hari gak ngantor lho.

Coba kawans bayangkan lg jika aku tinggal jauh dari kantor koramil itu (seperti pengalaman pernah ada capeng yg dari bogor, dll) trus mesti bolak-balik bogor-cimahi hny krn orang yg akan menandatangani tdk di tempat lalu persyaratan blm lgkp? Dari bogor ke cimahi pke bis itu 5 jam kawans. Ongkosnya (wkt aku kul 2005-2006) 45 rb/orang. Waw! Klo dikalkulasikan hanya utk 1 jenis surat sj brp byk biaya n tenaga yg mst dicurahkan.. Yg blm tentu itu dirasakan atau minimal diketahui oleh para cami jika para cami mrk gak tinggal di wilayah koramil tempat mrk membuat skbd seperti halnya aku.

Ketentuan ini bs berbeda di tiap koramil. Hny kebetulan koramil yg mencakup wilayah tempat tinggalku mempersyaratkan surat2 pengantar dr level pemerintahan terkecil, yaitu RT. Sebab menurut camiku, di kebykan koramil tdk demikian. Cukup dtg membw surat dr tempat dinas cami jd gak perlu mesti keliling dulu spt pengalamanku..